Bahasa Indonesian

VISI MISI DAN PROGRAM ANGELA FREITAS

 

ANGELA FREITAS VISI AND MISI

VISI

Gotong royong membangun kembali Timor yang berdaulat,bermartabat,Adil dan Makmur.

MISI

.Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

.Mewujudkan kesejahteraan social dengan memperkuat ekonomi kerakyatan.

.Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif.

 

AGENDA KEBIJAKAN

  1. I.        BIDANG EKONOMI

1.Membangun Ekonomi Kerakyatan.

Menyiapakan kebijakan dan program yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan memberikan penghasilan memadai bagi seluruh warga Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan,sandang,perumahan,kesehatan,dan pendidikan.Ini hanya dapat terwujud,dengan menggalakkan berbagai kegiatan investasi dan usaha di sector riil produktif.

Kebijaksanaan fiscal selama ini yang tidak mengarah pada penguatan ekonomi secara jangka panjang, yang disebabkan karena kebiasaan untuk menggunakan  anggaran deficit yang membebani APBN. ANGELA FREITAS akan menjalankan kebijakan fiscal yang visioner untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan(renewable resources)termasuk sector pertanian (tanaman pangan,holti-kultura,perkebunan,perikanan tangkap,industry bioteknologi kelautan,pulau atauro ,dan non convencional ocean resources); dan sector kehutanan (hutan alam,hutan tanaman,hutan tanaman industry, dan agroforesty), maka seharusnya kita,  secara all out dan sistematis membangun sector ekonomi sebagai guru perekonomian bangsa.

2.Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi.

Elemen pokok kesejahteraan rakyat adalah pangan dan energy.Program kemandirian pangan harus diarahkan pada dua tujuan pokok,yaitu meningkatkannya kesejahteraan petani dan tercukupinya kebutuhan  pangan nasional.Sama halnya dengan pangan, energy adalah kebutuhan pokok.Ketersediaannya adalah sesuatu yang esensial untuk menjamin kesejahteraan.Oleh karena itu, pembangunan energy harus diorientasikan pada optimalisasi pemanfaatan sumber energy yang dapat diperbaharui .

3.Meningkatkan Daya Saing Produk dalam Negeri.

Kemajuan ekonomi dapat terus ditingkatkan apabila produk-produk yang dihasilkan rakyat mempunyai daya saing yang tinggi.Daya saing akan meningkat apabila kita mampu meningkatkan nilai tambah produk nasional dan meningkatkan  nilai tambah hanya bias dihasilkan apabila terdapat industry pengolahan.Dengan dasar ini,maka membangkitkan kembali industry pengolahan adalah pilihan yang tidak bias ditawar.

Namun kebangkitan industry pengolahan tidak boleh sekedar menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah rendah, melainkn harus diberi penguatan baru yang dapat meninggikan nilai tambahnya.Hanya dengan cara ini, produk nasional mempunyai daya saing, berkelanjutan, dan dapat berkompetisi pada level Internasional.

4.Kebijakan Moneter yang mendorong Sektor Riil Serta Reformasi Arsitektur Finansial Global.

Tantangan dalam bidang moneter adalah mengatasi tantangan ketersediaan likuiditas bagi penguatan sector riil, inflasi serta ketidakstabilan nilai dollar.ANGELA FREITAS akan bekerja sama dengan otoritas moneter untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan demi penguatan sector riil dan untk ambil bagian dalam reformasi arsitektur finansil global.

5.Regulasi financial menjadi penyebab akibat kapitalisasinya yang luar biasa besar, tetapi sifatnya yang tidak stabil.ANGELA FREITAS akan memastikan aturan yang ketat terhadap pasar financial dan mendorong konstribusinya bagi perekonomian sector riil.

6. Menciptakan Struktur Ekonomi Nasional yang Adil Melalui Pemberdayaan Koperasi.

Pemberdayaan Koperasi adalah perjuangan yang tidak bias ditawar. Seluruh kekuatan nasional harus member perhatian terhadap kebangkitan koperasi. Para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang koperasi harus diberi stimulus untuk meningkatkan skala usahanya, ketrampilan menajemennya,dan memperdalam kandungan teknologi atu inovasi untuk meningkatkan nilai tambahnya. Pemerintah harus member jaminan iklim usaha yang kondusif kemitraan dengan usaha besar guna membentuk rantai usaha yang sinergis, saling membutuhkan dan menguntungkan. Tak lupa, dukungan lembaga keuangan harus pula memadai.

7.Menjalankan Reformasi Agraria Untuk Kesejahteraan Rakyat.

Reformasi pertanian harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.Reformasi tersebut diorientasikan untk menjadikan pertanian tetap sebagai sector usaha yang atraktif, menguntungkan, dan menghasilkan komoditi yang dapat mencukupi kebutuhan nasional.Prasyarat penting untuk mencapai tujuan ini adalah reformasi agrarian.Reformasi agrarian dimaksudkan agar ada jaminan ketersediaan lahan produktif pertanian, jaminan bahwa aset-aset lahan yang dimiliki petani Timor tidak mudah diahlifungsikan,dan garansi bahwa aset lahan petani dapat ditransformasikan menjadi modal dan kekuatan bagi pengembangkan usaha pertanian.Dengan dasar ini,maka aset-aset lahan petani Timor dapat lebih mudah dioptimalkan pemanfaatannya dan didorong produktivitasnya.

8.Anggaran Untuk Rakyat.

Angaran APBN ke depan akan dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat, penghapusan kesulitan hidup, dan mengutamakan kepentingan mayoritas yang lebih besar dibandingkan kepentingan segelintir orang. Sementara itu, untuk anggaran rutin harus semakin efesien.Untuk itu alokasi dan distribusi anggaran harus mengutamakan sector-sektor yang menjadi hajat hidup orang banyak, member stimulus terhadap sector riil,serta penyediaan infrastruktur public yang layak dan memadai.Agenda lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengelolah utang secara bertanggung jawab.Utang luar negeri yang terikat dengan program-program yang kaku dan dipaksakan, sudah seharusnya semakin dikurangi.

9. Lembaga Keuangan dan Perbangan yang Mendorong Sektor Riil dan Memihak Rakyat.

Problem penting lembaga keuangan dan perbankan selama ini adalah tingginya risiko kredit sehingga fungsi intermediasinya menjadi rendah.Kredit yang mampu disalurkan ke sector riil pun sangat jauh berkurang dibandingkan kemampuan porfolionya.Padahal tampa adanya dukungan lembaga keuangan dan perbankan yang memadai, dunia usaha tidak mungkin mampu bergerak secara dinamis. Oleh karena itu, pemerintah harus membentuk Bank Nasional.

Pemerintah bersama dengan bank nasional harus segera mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, tampa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Perbankan harus didorong untuk secepatnya melakukan konsolidasi sebagaimana skema Arsitektur Perbankan Timor Leste dengan menekankan pada kecukupan modal dan pengelolahan resiko.Begitu pula dengan lembaga keuangan mikro juga harus didorong untuk secepatnya melakukan konsolidasi.

10.Pempercepat Pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan pokok.Semakin maju ekonomi suatu Negara, kebutuhan infrastruktur fisiknya akan semakin berkembang.Begitu pula sebaliknya,apabila pembangunan infrastruktur fisik tertahan, maka pertumbuhan ekonomi suatu Negara juga akan mengalami hambatan yang serius.Atas dasar ini, pemerintah harus mempercepat program pembangunan infrastruktur yang selama masa krisis tidak banyak mengalami kemajuan.

Infrastruktur yang mutlak mendapat prioritas adalah pembangunan jalan raya,pembukaan jalan-jalan baru didaerah yang potensial, serta membuka daerah-daerah yang selama ini terisolir.

Bersamaan dengan pembangunan jalan, perluasan jaringan listrik dan telekomunikasi juga sudah sangat mendesak. Infrastruktur lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembangunan pelabuhan dan dermaga-dermaga beserta infrastruktur yang mendukungnya.

11. Pembangunan Kelautan.

Timor Leste adalah Negara kepulauan yang kecil sehingga pengembangan industry maritime perlu dipacu.Pengembangan industry maritime harus dikembangkan secara terintegrasi, mulai dari pembangunan industry transportasi laut,pengembangan budidaya hasil laut, pengembangan industry yang terkait lainnya. Target penting dari pengembangan industry kelautan ini peningkatan produksi hasil-hasil kelautan sehingga mampu menyamai Negara-negara maritime lainnya.

12. Perubahan Iklim dan Global serta Lingkungan Hidup.

Masalah pokok dalam lingkungan hidup adalah menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi dengan upaya melestarikannya. Disinilah perlunya pemerintah melaksanakan perannya secara adil dan merata sehingga member manfaat pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat local.Sektor penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah hutan.

Upaya konservasi serta rehabilitasi hutan masih perlu ditingkatkan. Untuk melaksanakan hal ini diperlukan teknologi, ketrampilan, penegakan hukum, dan peninjauan kembali atas perizinan pengusahaan hutan sehingga Timor Leste menjadi salah satu paru-paru dunia.

  1. II.      BIDANG POLITIK DAN HUKUM
  1. Memperkuat Sistim Presidensial yang didukung sistim Kepartaian yang sederhana.

Agenda penting dalam demokratisasi ke depan adalah memperkuat sistim presidensial.Sistim ini akan kokoh apabila didukung oleh sistim kepartaian yang sederhana dan sistim pemilu yang efisien

  1. Menata Kembali Fungsi Lembaga-Lembaga Negara.

Sistim perwakilan yang berlaku sekarang ini menganut sistim tiga kamar, yaitu Eksecutif dan Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah.Namun desain fungsi dan peranannya hanya memberikan tekanan kepada Parlemen Nasional untuk menjalankan fungsi budget, legislasi,dan pengawasan.Eksecutif yang dianggap lembaga tertinggi negara hanya mempunyai fungsi  yang  terbatas.

Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai kewenangan apapun kecuali member usul dan masukan kepada DPR.Kondisi ini jelas menimbulkan kesenjangan.Oleh karena itu, lembaga-lembaga Negara didorong untuk melakukan penataan ulang agar peran dan fungsinya berimbang dan proporsional.

Dibidang Eksecutif, jumlah departemen dan kementerian masih terlalu banyakdan fungsinya tumpah tindih.Kondisi ini menyulitkan koordinasi dan bahkan menjadi sumber inefisiensi. Untuk itu diperlukan kemauan politik yang kuat dari penyelenggara negara untuk menyederhanakan jumlah departemen dan kementerian agar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip efisiensi.

  1. Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Penyelenggarakan Negara yang Tangkas, Tangkap, dan Cepat.

Reformasi birokrasi perlu ditingkatkan akselerasinya untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap birokrasi yang tangkas, tangkap, cepat, dan adil dalam pelayanan, perlidungan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sangat mendesak melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Restrukturisasi organisasi pemerintahan harus dilakukan dengan memperkuat front Office pelayanan publik yang terukur. Disamping itu, penghargaan ( reward ) dan hukuman ( punishment ) di dalam birokrasi harus ditata ulang. Di sisi lain, KKN harus tetap diberantas.

 

4.Membangun Politik secara Bermartabat

Moral dan etika politik harus ditegakkan dengan cara bermartabat, sehingga tidak mengorbangkan kepentingan rakyat banyak untuk kepentingan politik masing-masing, dalam pelaksanaan berbagai proses pemilihan. Kepada semua kekuatan reformasi prodemokrasi, semua orsospol,para pemimpin gerakan reformasi, LSM, dan komponen pembangunan lainnya diajak untuk bersama-sama memelihara komitment yakni komitment reformasi untuk menciptakan masyarakat madani yang demokratis dan bermartabat; dan bukan sebaliknya: buyar, surut,dan berantakan di tengah jalan, karena terdesak dan dikalahkan oleh serentak hadirnya persaingan visi, persaingan kepentingan, persaingan memasuki periode pemilihan Presiden.

5.Pendidikan Politik Kader Bangsa

Praktek sistim multi –partai, serigkali terjadi bahwa kepentingan bangsa dikalahkan oleh ke-pentingan partai. Kepentingan umum dikalahkan oleh kepentingan individu, kelompok, atau golongan. Disinilah perlu dikembangkan terus pendidikan politik kader bangsa, bukan pendidikan politik golongan, kelompok, atau partai, dilandasi semangat kebersamaan dan keterbukaan yang merangsang terjadinnya dialog dan perdebatan yang sehat. Tujuannya yang ingin dicapai adalah merangsang putra-putra terbaik bangsa yang ingin terjun dalam politik untuk menjadi figure-figur nasional atau calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter, berkomitment, berkomitment tinggi, mandiri, dan visioner.

6.Jati Diri Bangsa dan Tantangan Global.

Nasionalisme modern meniscahaya kemampuan setiap bangsa untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bagi rakyatnya bersama-sama dengan bangsa lain.

Diperlukan good governance, yaitu pemerintahan yang kompeten, bersih dari KKN, efektif, dan efisien, sertã berkomitment penuh untuk memulihkan harkat dan martabat seluruh rakyat. Dengan format tersebut, bangsa Timor Leste akan tegak berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, di tengah arus perubahan global, Timor Leste perlu pemimpin-pemimpin yang tegas, visioner, dan berani mengambil resiko yang diperhitungkan serta mampu mengimplementasikan visi bangsa sebagaimana termaktub dalam Konstitusi RDTL.

7.Mengefektifkan Hubungan Pusat dan Daerah

Bupati dan Walikota yang dipilih langsun oleh rakyat telah mendorong kuatnya posisi dan peran kepala daerah. Di satu sisi, hal ini sangat menggembirakan karena menunjukkan le-gitimasi yang kuat dari pemerintahan daerah sehingga memungkinkan untuk melakukan percepatan pelayanan publik. Namun, di sisi lain situasi itu kerap kali mengganggu efektifitas hubungan pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu , walikota sebagai perwakilan pemerintah pusat perlu ditingkatkan fungsinya sebagai koordinator danpengawas dalam program-program pembangunan. Untuk itu revisi UU pemerintahan daerah merupakan keharusan untuk mempertegas fungsi dan peran pemerintah daerah sertã menjaga efektivitas hubungan pemerintah pusat dan daerah.

 

8.Meningkatkan Politik Luar Negeri Timor Leste dalam Kancah Internasional.

Timor Leste harus proaktif dalam berbagai fórum Internasional. Peran Timor Leste harus terus dimantapkan dalam berbagai fórum Internasional. Misalnya dalam ASEAN, Gerakan Non Blok, APEC, PBB dan fórum Internasional lainnya. Di samping itu diplomasi ekonomi harus mulai mendapatkan perhatian yang sangat serius. Hal ini dikarenakan agenda-agenda ekonomi nasional, misalnya pengembangan eksport, sangat membutuhkan dukungan diplomasi ekonomi yang kuat, supaya kepentingan nasional mendapat dukungan dunia Internasional.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kendatipun asas-asas penting dalam perlindungan hak asasi manusia ( HAM ) sudah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundangan, perlindungan HAM tidak selesai dengan perumusan perundangan. Hal penting lainnya adalah bagaimana pemerintah menjaga melindungi dan menjamin hak-hak warga Negara, terutama dalam bidang ekonomi, social dan budaya. Tugas ini dapat dilaksanakan secara optimal apabila pemerintah secara berkesinambungan mampu membangun etos aparatur Negara yang sadar terhadap tugasnya untuk melindungi HAM.

9.Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Timor Leste adalah Negara Hukum, demikian bunyi Konstitusi RDTL. Ketentuan ini harus semakin dimantapkan agar penegakkan hukum dapat berlangsun lebih adil dan tidak memandang latar belakang seseorang.Penegakan hukum harus berlaku untuk semua warga negara karena hukum berlaku untuk semua. Untuk mewujudkan hal ini, institusi penegakan hukum, seperti PNTL dan Kejaksaan, harus didorong proaktif dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Lembaga penegakan Hukum harus menjadi contoh terdepan dari aparat yang bersih dan bekerja secara profesional.

10. Menciptakan Kepastian Hukum melalui Peraturan Perundangan

Kepastian hukum adalah kebutuhan yang sangat esensial bagi pengaturan kehidupan politik ekonomi dan sicial budaya. Tampa adanya kepastian hokum, interaksi social menjadi terhambat dan dapat menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai agenda menciptakan kepastian hokum dengan mendesain system peraturan perundangan yang koheren, antisipatif, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sistem hokum demikian dapat diwujudkan apabilah pemerintah bersungguh-sungguh membenahi peraturan perundangan yang compang-camping. Politik hokum tidak boleh sekedar normative dan legalis, imun dari dinamika masyarakat. Politik hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuan nasional kenegaraan dan kebangsaan.

11.Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Bagian lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah elemen penting bagi terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Tampa adanya kesadaran hokum, niscaya hokum menjadi mandul dan tidak bermakna. Atas dasar ini, maka agenda yang perlu diteruskan adalah menggalakkan sosialisasi kesadaran hukum. Target utamanya adalah menciptakan masyarakat sadar hokum sehingga mengetahui dengan benar hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

12. Partisipasi dan Representasi Perempuan Dalam Politik.

Selama pemerintahan masa transisi , telah terjadi kemajuan status perempuan yang cukup berarti, namun realitas ketimpangan gender masih persisten. ANGELA FREITAS berkeyakinan bahwa pencapaian hak perempuan masih perlu mendapat dukungan afirmatif dengan menjamin kesamaan akses perempuan untuk pengambilan keputusan dan kepemimpinan; dan mengintegrasikan perspektif jender dalam perundangan, kebijakan publik sertã program-program pembangunan.

  1. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
  1. Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara RDTL.

Harus disadari bahwa ancaman dan gangguan terhadap pertahanan dan keamanan Negara telah berkembang jauh, seperti infiltrasi melalui teknologi informasi, sengketa perbatasan, maraknya illegal logging and fishing, dan bentuk-bentuk ancaman lainnya. Untuk itu, F-FDTL harus terus didorong untuk mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara RDTL Agenda penting yang perlu mendapat perhatian serius adalah memperkuat pengamanan daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan. Kehadiran F-FDTL dalam wilayah-wilayah tersebut perlu terus ditingkatkan, baik dari segi personel maupun sarana dan prasarananya, untuk mencegah penyelundupan atau penyerobotan batas Negara.

  1. Mengikis Tindak Kejahatan, Meningkatkan Keamanan, Ketertiban serta Ketentraman.

PNTL sebagai garda depan penjagaan keamanan Negara perlu terus ditingkatkan peranannya dalam mengikis tindak kejahatan dan menciptakan keamanan dan ketertiban. Peran ini perlu terus digalakkan mengigat jenis kejahatan telah berkembang luas. Tidak hanya kejahatan konvensional yang menjadi gangguan, melainkan kejahatan kekayaan Negara, kejahatan transnasional, hingga berbagai peristiwa yang menimbulkan efek kontijensi. Bahkan belakangan ini, tindak pidana terorisme menjadi ancaman potensial. Luasnya ragam gangguan keamanan tersebut menyebabkan PNTL dituntut terus-menerus meningkatkan peran profesionalnya.

3.Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan F-FDTL DAN PNTL

BUMN yang bergerak dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan dapat menjadi garda depan modernisasi alat utama sistem persenjataan.

  1. Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Keamanan.

Saat ini anggaran pertahanan belum mencukupi kebutuhan idial pertahanan Negara Keamanan RDTL. Sementara itu, kesejahteraan prajurit F-FDTL jauh tertinggal dibandingkan aparat Negara lainnya. Padahal, tugas yang diemban harus mempertaruhkan nyawa.Masalah ini perlu dibenahi dan membutuhkan gebrakan tersendiri. Pemerintah harus segera melakukan terobosan ditengah keterbatasan APBN, untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit F-FDTL dan PNTL. Disamping cara konvensional dengan menambah alokasi anggaran untuk F-FDTL dan PNTL, pemerintah dapat pula melakukan terobosan-terobosan lain tampa harus menyalahi peraturan perundangan.

 

  1. Bidang Pendidikan

1.Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pendidikan melalui Sistem Evaluasi yang Proporsional.

Problem krusial dalam dunia pendidikan kita adalah ketidakmeratan kualitas pendidikan. Daerah perkotaan umumnya mempunyai kualitas pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah tertinggal. Masalah ini sudah seharusnya diupayakan selama pemerintahan sebelumnya, namun tidak diperhatikan dengan serius.

Daerah-daerah yang mempunyai kualitas pendidikan rendah diberi perangsang lebih banyak untuk segera mengejar ketinggalannya. Disamping itu, agar tidak menimbulkan kecemburuan antar-daerah dan sistem evaluasi pendidikan harus dilakukan secara proporsional.. Menyamakan sistem evaluasi pendidikan kota besar dengan daerah tertinggal jelas menunjukkan ketidakadilannnya.  Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah perlunya memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi pelajar yang berprestasi di daerah-daerah yang relatif tertinggal.

  1. Meningkatkan Penyediaan Pendidikan yang Terjangkau melalui Anggaran yang Memadai.

Sesuai dengan amanah Konstitusi, pemerintah berkewajiban untuk  menyediakan pelayanan pendidikan dasar. Konstitusi juga mengariskan budget yang harus disiapkan sekitar 20 persen dari anggaran negara. Dengan amanah ini, maka program wajib belajar Sembilan tahun perlu terus digalakkan. Sekolah gratis yang dimotori sekolah-sekolah pemerintah harus segera ditularkan kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta. Ini semua dalam kerangka memberikan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang memadai dan terjangkau.

4.Mempertegas Pendidikan Kejuruan melalui Divertifikasi Keahlian.

Untuk mengantisipasi permintahan tenaga kerja terampil dan semi terampil yang akn terus meningkat, pemerintah mendorong sekolah-sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan tidak boleh menumpuk pada bidang tertentu saja, melainkan harus didorong agar tercipta sekolah kejuruan yang mempunyai diversifikasi yang luas. Hal ini tidak bias dihindarkan karena permintahan tenag kerja semakin lama akan semakin specific seiring dengan dinamika pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu pemerintah harus pula menyiapkan kurikulum sekolah kejuruan yang sejalan dengan tuntutan dunia kerja. Ini semua dimaksudkan agar lulusan kejuruan sudah siap bekerja.

Untuk mewujudkan hal ini, maka konsep link and match dunia pendidikan dengan dunia kerja harus diwujudkan.

5.Peningkatan Pemberian Beasiswa Kepada Masyarakat.

Perlu ditingkatkan pemberian program-program Bea Siswa kepada masyarakat yang tidak mampu di berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Juga peningkatan pemberian Bea Siswa kepada guru dan dosen yang berprestasi.

 

 

 

 

 

  1. Bidang Social dan Budaya.
  1. Meningkatkan Solidaritas Sosial , Kesetiakawanan, dan Memupuk Semangat Nasionalisme.

Solidaritas nasional dan kesetiakawanan adalah esensi penting dari kehidupan kebangsaan Timor Leste. Pemerintah harus menfasilitasi dan mendorong lahirnya kehidupan multicultur yang lebih baik, yang ditandai oleh penghormatan atas beragaman dan saling ketergantungan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dan komitmen bersama sebagai satu bangsa.

Tujuan ini dapat diwujudkan dalam berbagai sector kehidupan, mulai dari kehidupan kecil dalam rukun tetangga, kelompok-kelompok sosial

hingga yang cakupannya luas, yaitu kehidupan kebangsaan nasional. Untuk mewujudkan hal ini, maka revitalisasi Maubere Foho sebagai dasar dan komitment kebangsaan mutlak terus-menerus digalakkan dengan pendekatan baru yang lebih humanis dan tidak doktriner.

  1. Pemberdayaan bagi Kalangan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Sesuai amanah Konstitusi masalah kemiskinan dan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab Negara. Masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan harus harus segera diberdayakan, dengan memberikan bimbingan, bantuan, hingga santunan akses kalangan miskin terhadap fasilitas dasar dan publik harus dibuka lebar-lebar dan tampa sama sekali membebani mereka, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, pemerintah sudah seharusnya memberikan bantuan pelatihan, permodalan, akses pasar yang memadai serta bantuan-bantuan lainnya, agar kalangan yang hidup  dibawah garis kemiskinan dapat hidup layak, mandiri, dan meningkat kemampuan ekonominya.

  1. Pengembangan Modal Budaya dan Modal Sosial.

Modal budaya dan modal social sebagai sumberdaya yang mampu ditransformasikan menjadi nilai tambah. Wujud nyata modal budaya adalah kearifan local ( local wisdom and local genius ) yang direvitalisasikan dan diadaptasikan dengan nilai modernitas sehingga menjadi ikatan dan consensus yang kuat untuk menumbuhkan kebersamaan dan kreativitas yang mampu mendorong terbentuknya peradapan. Modal social dapat terwujud dalam bentuk tindakan-tindakan kesetikawanan, kerjasama ( kooperasi ), dan gotong royong di berbagai bidang kehidupan. Dengan kelangkaan sumber ekonomi yang dialami oleh bangsa Timor Leste, maka mengembangkan modal social adalah suatu langkah strategis mengingat modal social tersebut dapat berperan sebagai complementary maupun substitute dari modal ekonomi.

4.Mengembangkan Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seta Kesenian yang beradab.

Budaya yang dikembangkan harus berorientasi pada pengembangan inovasi yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu perlu didorong budaya baca dan budaya menulis guna membangun masyarakat pembaca ( reading society ), masyarakat belajar ( learning society, dan masyarakat yang kritis ( critical society ) ,sebagai basis pengembangan budaya keilmuan dan menciptakan masyarakat yang cerdas, inovatif dan produktif. Pengembangan kesenian, sebagai salah satu bentuk ekspresi dari kreativitas, perlu didorong untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan emosional. Pengembangan Iptek dan kesenian tetap harus diletakkan didalam kerangka perjuangan meningkatkan harkat martabat dan peradaban manusia.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s